KabarMakassar.com — Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, bergerak cepat memantau ketersediaan pupuk dan pestisida bersubsidi di wilayah Kabupaten Bulukumba, Kamis (23/10).
Didampingi jajaran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan serta Dinas Perikanan, Edy Manaf meninjau langsung sejumlah distributor dan perusahaan penyalur pupuk bersubsidi di beberapa lokasi, di antaranya di Desa Taccorong dan Desa Jalanjang.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memastikan kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani.
“Kami ingin memastikan stok aman, harga sesuai ketentuan, dan tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi. Petani harus dilindungi,” tegas Edy Manaf, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Pengawasan Pupuk Subsidi Kabupaten Bulukumba.
Sejak 22 Oktober 2025, pemerintah pusat telah memberlakukan penurunan harga pupuk bersubsidi untuk seluruh jenis pupuk, dengan rincian yakni Urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg per sak, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg per sak dan Pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg per sak.
Menurut Edy Manaf, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meringankan beban para petani.
“Langkah ini sangat berpihak kepada petani. Tugas kami di daerah adalah memastikan kebijakan pusat ini benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan lapangan, Edy Manaf memastikan stok pupuk di Kabupaten Bulukumba dalam kondisi aman dan cukup hingga musim tanam mendatang.
“Alhamdulillah, setelah kami cek di beberapa gudang, stok masih mencukupi. Insyaallah aman sampai musim tanam tiba,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan para distributor dan agen untuk tidak melakukan penimbunan atau memainkan harga pupuk bersubsidi.
“Kalau ada yang coba-coba melanggar, akan kami tindak tegas,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memastikan kebijakan pembangunan pertanian berjalan sesuai sasaran, demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah
