Tim Investigasi DPC PPP Pohuwato saat melakukan konsultasi serta komunikasi di Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, terkait dengan dugaan keterlibatan oknum kader PPP yang juga menjabat sebagai oknum Aleg DPRD Pohuwato.

Jurnal Celebes.id – Terkait dengan persoalan oknum anggota DPRD Pohuwato yang terlibat narkoba, DPC PPP Pohuwato saat ini telah membentuk tim investigasi, guna melakukan penelusuran.

Ketua DPC PPP Pohuwato, Anwar Mustafa mengatakan, pihaknya telah membentuk tim investigasi yang terdiri dari lima orang. Tim tersebut diketuai oleh Abdillah Alhasni selaku coordinator wilayah Boalemo-Pohuwato, Ikbal Pakaya selaku Ketua OKK, Hendriyanto Mahmud yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Sudirman Hippy selaku Sekretaris DPC, Febriyanto Mardain selaku Aleg DPRD Boalemo, sekaligus Pinhar PPP Pohuwato.

“Jadi tim ini sudah dibentuk sejak 23 Desember lalu dan akan bertugas selama kurang lebih 30 hari kedepan, untuk mengumpulkan sejumlah bukti-bukti terkait dengan persoalan keterlibatan narkoba dari oknum Aleg, yang tak lain adalah kader PPP,” ungkapnya.

Lanjut kata Anwar Mustafa, tim tersebut nantinya akan melakukan analisa terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai, dengan pasal yang disangkakan terhadap oknum Aleg DPRD Pohuwato. Apabila sudah ada hasilnya, maka DPC PPP Pohuwato akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan pemberhentian keanggotaan sementara. Hasil rapat itu sendiri nantinya akan diteruskan kepada DPW dan DPP PPP.

“Setelah itu, kami akan menunggu putusan dari DPP. Apakah yang bersangkutan akan diputuskan keanggotaannya secara total atau hanya sampai pada pemutusan keanggotaan sementara,” ujarnya.

Apabila oknum Aleg yang terlibat narkoba diputuskan keanggotaannya sementara, maka hak-haknya sebagai anggota DPRD atau sebagai anggota partai, tidak akan putus. Sebaliknya, apabila analisa yang diberikan ke DPC oleh tim investigasi memberatkan JY alias Eko, maka keputusan terakhir akan tetap menunggu dari DPP.

“Kami dari DPC PPP Pohuwato tidak bisa memberikan putusan secara mutlak, karena keputusan yang mutlak dan sah tersebut ranahnya ada di DPP. Kami hanya sekedar membuat rekomendasi, yang kemudian akan diteruskan ke DPW dan juga DPP,” terangnya.

Anwar Mustafa pula mengemukakan, di AD dan ART partai itu diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tentang sanksi dan larangan. Dalam pasal  12 sanksi dan larangan, menyebutkan salah satu poin dilarang itu melanggar kode etik partai, itu tidak bisa. Yang kedua, mencederai nama partai.  Setelah itu, di Pasal 11 itu pemberhentian anggota dewan, yang terdiri dari beberapa pasal. Pada salah satu item tersebut menyebutkan bahwa bila mana ada kasus korupsi atau pun narkoba dan sudah mendapatkan status tersangka, maka yang bersangkutan sudah bisa diberhentikan dengan sementara dan menunggu putusan dari DPP. Tapi di poin yang terakhir, menyebutkan bila mana kepengurusan partai dewan pimpinan cabang, setelah melihat keberadaan saudara JY dalam beberapa bulan terakhir ini, baik itu soal komunikasi politik atau misalnya keaktifannya sebagai anggota partai, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah tolok ukur dan itu akan mendapatkan keputusan dari Pinhar.

“Kami pun nantinya akan turut meminta masukan dari DPRD tentang kinerja saudara JY di DPRD. Dari hal-hal tersebut, kita kumpulkan menjadi sebuah rekomendasi, dan itu kita putuskan secara bersama. Dalam rekomendasi itu Sudah jelas, kalau misalnya dari hasil investigasi memberatkan saudara JY, maka kami pun akan tegas dan mengikuti mekanisme yang ada,” pungkasnya. (Jurnal 01)

Bagikan :

Jurnalis Satu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *